merdekaku – Suara deru turbofan F-16 dan Sukhoi memecah pagi di Lanud Halim, Kamis kemarin. Parade ulang tahun ke-77 TNI AU bukan sekadar seremoni: skuadron demo udara menegaskan kesiapan tempur, pasukan khusus menunjukkan teknik penyelamatan sandera, sementara panglima menyeru komitmen “menjaga langit nusantara sampai titik habis avtur”.
Belum sempat gema sirene bubar, kabar lain mendarat di meja redaksi: pemerintah tengah memfinalkan paket pengadaan empat unit pesawat angkut A400M—burung besi bermesin empat yang sanggup membawa tank ringan atau puluhan ton logistik ke landasan kerikil. Kontraknya di proyeksikan di teken tahun ini; nilai persisnya masih di bungkus rapat, namun di pastikan merogoh miliaran dolar rupiah.
Alasan pembelian? Mobilitas. Medan Indonesia berwajah ribuan pulau, gunung, dan rawa; operasi kemanusiaan maupun militer kerap tersendat karena pesawat angkut lawas terbatas radius terbangnya. A400M di klaim bisa menyeberangi Sabang-Merauke tanpa perlu singgah banyak, plus mendarat di runway sependek 1.000 meter—mewah bagi pasukan yang biasanya menunggu C-130 tua.
Meski begitu, suara kritis bermunculan. LSM anggaran ramai menuntut transparansi: skema pembiayaan, transfer teknologi, hingga jadwal pengiriman harus gamblang. “Alutsista mahal bukan dosa, asal tepat guna dan bebas komisi gelap,” kata satu analis pertahanan. DPR pun menagih kajian kebutuhan operasional—jangan sampai pesawat canggih justru menganggur karena infrastruktur darat tak siap.
Rangkaian isu ini menandai pekan padat bagi sektor pertahanan: dari panggung selebrasi hingga negosiasi katalog belanja. Satu sisi menunjukkan kebanggaan historis; sisi lain mengingatkan urusan domestik—anggaran, akuntabilitas—tak kalah penting. Setelah sorak sorai jet tempur hilang, pekerjaan rumah pemerintah tetap terbang rendah di radar publik menanti jawaban.